Maklum orang awam, selama ini terbayang bahwa RMS , kelompok perlawanan di Maluku sudah lama hilang. Kalaupun ada, itupun diyakini hanya sisa-sisa kecil orang yang masih punya nostalgia dengan kejayaan sewaktu dibawah kekuasaan Belanda dulu. Jadi mestinya orang-orang ini belum berjaya (masyarakat yang ekonominya masih kesulitan) dan iri membandingkannya dengan cerita-cerita menarik di jaman kakeknya dulu. Maklum jaman Belanda khan sudah lebih dari setengah abad yang lalu, jadi yang ngaku-ngaku RMS itu pasti hanya anak turunnya saja. Adapun cerita-cerita yang didengar dari kakeknya dulu pasti akan dilebih-lebihkan, biasa cerita lesan, kalau nggak dilebih-lebihkan nggak afdol. 🙂

Ternyata RMS tidak seperti yang aku bayangkan. Sejak kemarin sampai tadi pagi, berita-berita radio lokal maupun internasional (BBC)  mengutip pejabat-pejabat pemerintahan kita banyak memberitakan keberadaannya (RMS).

Oleh karena itu, saya yang sudah melupakannya menjadi teringat kembali. Eksisnya RMS dapat ditunjukkan dengan dibatalkannya kunjungan presiden SBY, yang seharusnya menerima undangan pemerintahan Belanda untuk menanda-tangani MOU diakuinya kemerdakaan RI, negeri kita ini. Informasi ini aku kutip dari radio Elshinta kemarin sore, yang aku dengar sewaktu pulang dari kampus.

Strategi perjuangan RMS sebelumnya adalah mengangkat senjata, tetapi ternyata selalu kandas oleh TNI. Senjata mungkin berkurang, kemudian berganti dengan cara mengibar bendera RMS pada setiap tanggal ultah-nya, intinya ingin menunjukkan masih eksis. Itupun ternyata gaungnya tidak terlalu besar.  Sekarang ini mungkin karena orang-orangnya sudah semakin maju, berpendidikan, maka mereka meniru perjuangan rakyat Aceh, yaitu diplomatik di negeri pengasingan, dalam hal ini adalah Belanda.

Strategi diplomatik yang digunakan RMS kelihatannya selangkah lebih maju, maklum dukungan perlawanan persenjataan di daerah yang disengketakan tidak kuat dibanding GAM dulu. Jadi mereka harus berpikir keras mengusahakan caranya. Belajar dari kasus-kasus yang ada di negeri kita ini  bahwa Presiden kita ini adalah pemimpin yang paling taat hukum, dimana mereka tahu bahwa setiap keputusan hukum, terlepas apakah itu kontroversial atau tidak, pasti ‘ditaati’ beliau. Maka cara inilah yang dianggap tepat , yaitu melalui jalur hukum sebagai alat perjuangan.

Selanjutnya tentu perlu dipikirkan, jalur hukum apa yang lintas negara. Kalau hanya mengandalkan kasus pidana atau perdata jelas tidak bisa, karena wilayah hukumnya berbeda.  Pihak RMS tentu tahu sekali tentang hal ini. Pasti mereka berpikir lagi, dan juga tentunya dibantu oleh para ahli-ahli hukum yang tangguh. Mungkin saja mereka melihat dari pengalaman sebelumnya tentang penjahat perang Serbia-Bosnia yang berhasil diproses secara hukum di negeri Belanda, atas pelanggaran HAM yang terjadi. Oleh karena itu diperoleh kesimpulan bahwa kasus yang bisa lintas negara hanyalah kasus tentang pelanggaran HAM berat.

Hebat-hebat. Salute saya.

Nah sekarang tugas pihak RMS untuk mencari-cari kasus yang bisa disebut pelanggaran HAM. Ternyata mereka berhasil mendapatkan data, yaitu pada kasus orang-orang yang tempo hari ditangkap ketika mengibarkan bendera RMS, yang katanya ditangkap oleh Densus88 dan mendapatkan penganiyaan yang luar biasa. Itulah data empiris yang dapat diajukan sebagai pelanggaran HAM luar biasa. Info ini aku dapat dari radio BBC tadi pagi lho.

Data di atas itulah yang digunakan RMS untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri Belanda dengan tuntutan “penangkapan pribadi SBY, selaku Presiden NKRI yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM berat di Maluku“. Ternyata gugatan tersebut diterima oleh pengadilan negeri Belanda, padahal katanya (dari radio lagi) bahwa RMS tidak diakui keberadaannya di negeri Belanda itu sendiri. Ini khan mengherankan. Nggak tahu kenapa, persidangan atas kasus pelanggaran HAM atas tuntutan RMS tersebut disidangkan kemarin, menjelang keberangkatan presiden SBY ke Belanda. Koq pas sekali ya. Ini yang pinter RMS atau KBRI yang kurang tanggap ya.

Berkaitan dengan itu semua, presiden kita khan paling taat hukum, jadi ketika tahu nama beliau tersangkut kasus yang melibatkan suatu proses pengadilan, apalagi di ranah international, maka beliau mempertimbangkan dengan sangat. Sampai-sampai agar tidak terjadi kasus selanjutnya yang berkaitan dengan keputusan pengadilan tersebut maka beliau dengan sangat membatalkan kunjungan ke Belanda di detik-detik terakhir keberangkatannya itu.

Dari pernyataan-pernyatan pejabat yang menyampaikan argumentasi pembatalan kunjungan beliau, disampaikan bukan karena beliau takut ditahan, tetapi karena beliaunya ingin mencegah dampak psikologis dan politis kalau sampai ada keputusan negatif pengadilan Belanda ke dirinya. Jadi lebih baik menunggu sampai clear dulu. Begitu penjelasan resmi yang aku dengar via berita radio kemarin dan tadi pagi.

Yah begitulah Presiden kita yang taat hukum itu. Hebat ya.

Itu tadi adalah analisis netral tentang kunjungan yang dibatalkan di atas. Selanjutnya sebagai anak bangsa, meskipun bukan tentara, tetapi rasa-rasanya rasa kebanggaan sebagai rakyat Indonesia terusik juga. Tentang RMS, yang jelas-jelas bertujuan untuk membangun atau mendirikan negara di atas wilayah NKRI, itu sih bukan sekedar HAM atau bukan, itu telah menyangkut martabat negeri ini. Jika dulu merebutnya saja telah dikorbankan ribuan nyawa para pejuang kita, maka ketika ada yang merorong harus dipertahankan dan jika perlu maka mereka dapat dilenyapkan dari ibu pertiwi ini. Jadi ketika ada orang yang ditangkap ketika mengibarkan bendera RMS ya wajar saja.

Jadi Presiden dalam hal ini adalah pemimpin tertinggi negera yang berdaulat NKRI, yang memperoleh kemerdekaan dengan cara merebut dengan tenaga dan tumpah darah para pahlawan nggak usah takut atau khawatir dengan keputusan pengadilan negeri belanda. Kalau kemerdekaannya adalah pemberian orang, boleh sih takut. Kita dulu khan nggak pernah takut, jadi kenapa masalah kecil di atas dipersoalkan.

Katakanlah, pengadilan negeri Belanda memutuskan untuk menangkap presiden kita, itu kalau berani. Jika demikian, khan sederhana, kirim aja TNI untuk merebutnya. Menangkap presiden yang sedang berkuasa di negeri orang khan suatu maklumat perang.

Masalahnya sekarang berani nggak. Kalau nggak berani, ya sudah seperti itu aja yang sekarang terjadi. Aman. Tetapi untuk selanjutnya jangan sebut negeri ini negeri merdeka, berdaulat dan disegani negara-negera luar.

Pantes saja negeri Malaysia yang kecil mau bikin masalah tempo hari, memang begitu sih.

Link terkait: