Peluru untuk pak Ahok yang terkini, dari orang-orang yang bertujuan “asal jangan Ahok”, kelihatannya bertambah amunisinya. Peluru yang dimaksud adalah tentang “permasalahan reklamasi Jakarta”.

Salah satu yang menarik dari adanya permasalahan reklamasi Jakarta ini adalah, yang ketangkep korupsi dengan cara nyogok, antara salah satu developer di tanah reklamasi dengan anggota DPRD, Sanusi. Itu adalah fakta akan masalah, yang jelas-jelas ada di Indonesia ini. Karena adanya korupsi maka negeri ini menjadi tidak maju. Kenapa begitu, karena sebenarnya negeri ini kaya raya, tetapi nyatanya tidak terlihat banyaknya prasarana infrastruktur yang dapat dinikmati masyarakat banyak.

Jadi masalah utamanya adalah bagaimana pemberantasan korupsi dilakukan di Indonesia ini. Jadi sampai detik ini, yang telah terbukti kena kasus korupsi adalah para anggota DPR atau DPRD (untuk itu saya batasi oknum, misal Sanusi yang memang sudah terbukti tertangkap, yang lain belum), juga anggota BPK (yang pimpinannya terlihat culas, karena terdaftar pada Panama Papers). Adapun di pihak Ahok, kita belum melihat bukti keterlibatan akan adanya korupsi.

Nah anehnya dengan itu semua, sekarang yang lagi hit di berita atau media adalah bukan permasalahan korupsi atau yang terlibat, tetapi kepada pak Ahok, yang notabene wakil negeri ini (pejabat pemerintah) yang sedang mengemban tanggung jawab untuk pelaksanaan reklamasi. Padahal tahu sendiri, masalah reklamasi dan keputusan yang mengikuti adalah dari pihak pemerintah sendiri, dari jaman sebelum pak Ahok menjabat.

Sekarang ini ada kesan, pakar, atau pejabat lain, bergabung dengan para anggota DPRD yang diindikasikan korupsi, untuk bersama-sama menyerang pak Ahok, hanya karena beliau menyetujui kebijakan reklamasi tersebut (pro reklamasi). Oleh sebab itu yang merasa ahli, dan yang merasa melihat ketidak-adilan, karena membayangkan bahwa bangunan reklamasi nanti akan di isi oleh rumah mewah, atau gedung mewah yang tidak dapat dijangkau masyarakat bawah, akhirnya memutuskan TOLAK REKLAMASI.

Untuk yang belum mengetahui pihak-pihak yang menolak, ada baiknya saya kumpulkan berita-berita yang terkait, yaitu :

• Ahok Ngotot Reklamasi Lanjut, Ini Dampaknya Kata Pakar Kelautan
  “Tidak ada untungnya reklamasi ini, karena banyak masalahnya,” katanya.
  Yazir Farouk , Nikolaus Tolen : Sabtu, 09 April 2016 14:17 WIB
• Djarot Dukung Kementerian Kelautan dan Perikanan Lakukan Moratorium Reklamasi – Jumat, 15 April 2016 | 15:26
• Menteri Susi Hentikan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta
  JUM’AT, 15 APRIL 2016 | 15:59 WIB

Saya kira ke tiga berita di atas sudah cukup kita jadikan data untuk berbincang tentang reklamasi tersebut. Mengapa begitu, karena menyangkut tiga pihak yang selama ini dikenal bukan sebagai lawan Ahok, yaitu pakar IPB, pak Djarot dan menteri Susi. Adanya pernyataan beliau jelas menjadi amunisi istimewa para anggota DPRD dalam mewujudkan tujuan “asal bukan Ahok”. Para lawan Ahok tersebut tentu dalam hatinya akan berdoa mengucapkan syukur mengapa ketiga orang, yang selama ini tentunya dapat dianggap netral sehingga setiap pendapatnya bisa dianggap benar, sehingga masyarakat awam tentu akan berpindah persepsinya kepada Ahok. Nah itu khan sangat menguntungkan menjelang pilkada ini. Mereka akan tertawa :”ha, ha, mampus lu Ahok !”.

Tetapi kelihatannya Ahok nggak peduli, meskipun menteri Susi yang dikenal sebagai menteri terhebat di kabinet ini, masih saja pak Ahok nggak takut.

• Ahok Tantang Menteri Susi Batalkan Reklamasi – Kamis, 14 April 2016 – 18:05 wib
• Ahok tepuk tangan kalau Menteri Susi bisa hentikan reklamasi
  Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah | Jumat, 15 April 2016 11:11

Betul juga kata buya Maarif, bahwa pak Ahok itu sudah putus urat takutnya. Hebat, hebat. Jadi kalau begitu, kita sebagai orang awam harus mengikut kata siapa. Kedua pendapat di atas, sampai saat ini posisinya 50:50. Masyarakat ada kesan berpihak ke tolak reklamasi, adapun alasan yang digulirkan adalah sebagai berikut :

• masalah reklamasi  telah menjadi perdebatan dari kementrian lingkungan hidup sebelumnya. Kesan yang diperoleh adalah permasalah biota laut dan lingkungannya yang jelas akan berubah dari laut menjadi daratan.
• ada petunjuk, bahwa amdal hanya dilakukan setempat, harusnya menyeluruh. Kalau ini jelas hipotesis. Karena bisa saja jika dilakukan menyeluruh, hasilnya sama saja. Bisa ya, bisa tidak.
• masyarakat nelayan di daerah reklamasi menjadi tertelantarkan. Ya jelas dong, dari laut menjadi daratan, nelayan tidak bisa mencari ikan lagi. Tetapi masalah ditelantarkan juga akan berupa hipotesis, dugaan saja. Khan sudah terbukti, masyarakat kecil yang direlokasi pasti akan dicari jalan keluarnya oleh pak Gubernur.
• lalu masalah perijinan atau undang-undang, ini yang selalu dibawa-bawa para anggota DPR. Nah memang disitulah wewenang mereka, sampai-sampai pak Sanusi, yang ketangkep KPK kemarin dapat bermain.
• lalu pakar IPB yang melihat masalah reklamasi akan mengubah biota laut, saya kira tidak hanya mengubah, bahkan mematikan. Ini jelas konsekuensi dari mengubah laut jadi daratan.

Jadi argumentasi yang terkumpul adalah soal laut jadi daratan dan perijinan, yang nantinya ditakutkan hanya akan menguntungkan orang-orang kaya saja. Karena terkait kelautan maka saya melihat menteri Susi menjadi emosional, sehingga mau dilibatkan pada masalah di atas. Para pihak “asal bukan Ahok” tentunya kalau diberi kesempatan untuk salim ke bu Susi, pasti akan dilakukan. Terima kasih bu Susi, anda memberi amunisi ke kita-kita, pihak “asal bukan Ahok”, begitu pikirnya.

Kalau pak Wir bagaimana ?

Kalau aku. Ya itu tadi, mencoba melihat masalah secara luas. Meskipun bukan ahli di bidang reklamasi tetapi karena namanya harus berpihak, maka tentu perlu memikirkannya. Pertama-tama tentunya perlu berpikir keras, sebagai salah satu pendukung Ahok, tentunya perlu mengerti : mengapa beliau bisa sangat yakin akan pentingnya reklamasi, dan mau ngotot mempertahankannya. Padahal tahu sendiri, jika beliau tidak mau korupsi, dan juga bahwa reklamasi adalah bukan diputuskan oleh beliau pribadi, lalu mengapa beliau masih ngotot. Itu khan bisa menjadi blunder atau beban untuk pilkada nanti.

Ya khan. Ngapain sih ngotot.Aku sampai tahap ini juga belum tahu mengapa begitu.

Rasanya masyarakat banyak akan membayangkan bahwa tujuan dari pulau reklamasi adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Daerah itu akan dibayangkan seperti daerah Pantai Indah Kapuk, sekarang ini, yang dihuni oleh masyarakat papan atas. Jadi bagi masyarakat awam kelas bawah, yang tentunya keuangan terbatas, maka pikirannya tentu tidak menyetujui ide di atas. “Ngapain itu, borjuis, nggak ada untungnya bagiku. Itu nanti hanya akan diisi oleh toke-toke cina , pantes saja pak Ahok sangat getol mempertahankan“. Anda apakah juga seperti itu. Kalau saya mungkin berbeda cara pikirnya, karena dari situlah mungkin Jakarta itu bisa bersaing dengan Singapore. Bisa-bisa nanti orang tidak perlu ke Singapore, tetapi ke situ. Ini khan jelas menghemat devisa. Maklum, kalau bertempat tinggal di situ koq nggak kebayang, sama seperti masyarakat bawah pada umumnya.

Nah, fakta-fakta seperti di atas itulah kelihatannya berita-berita tentang reklamasi itu bergulir. Kemarin hari Kamis, pak Hendri, Dinas Tata Air DKI Jakarta diundang oleh Profesor Harianto terkait dengan seminar presentasi peluang kerja sama penelitian yang ditawarkan oleh UPH kepada publik. Pada acara tersebut Dinas Tata Air memaparkan mengenai perkembangan terkini keairan di DKI Jakarta, termasuk juga issue yang lagi hot saat ini, yaitu reklamasi.

Ternyata reklamasi itu bukan tujuan awal, itu hanya bagian dari solusi penyelesaian masalah yang saat kemarin, saat ini dan bahkan nantinya akan dihadapi oleh ibu kota, yaitu banjir.

Banjir ibu kota itu unik, diserbu oleh tiga penyebab, yaitu :

1. Curah hujan di hulu, yang akan mengalirkan airnya melalui sungai-sungai yang menuju ibukota. Ini yang biasa disiarkan oleh televisi tentang tinggi air di waduk Katulampa, Bogor. Solusi yang dilakukan saat ini adalah vitalisasi sungai, maupun pembuatan banjir kanal timur dan barat.
2. Curah hujan di ibukota dan sekitarnya. Ini terkait dengan vitalisasi saluran drainasi.
3. Rob dari pantai utara, yaitu naiknya air laut.

Penyelesaian menjadi bertambah rumit karena ternyata hal itu diperparah oleh adanya :

1. Penurunan muka tanah, akibat pembangunan yang masif, juga penyedotan air tanah. Ini ternyata sifatnya mulai menyeluruh. Bahkan dari data yang dipresentasikan, untuk beberapa titik di Jakarta, percepatan penurunan sudah tidak linier lagi. Semakin besar.
2. Kenaikan permukaan air laut. Ini akibat pemanasan global. Ada bukti, bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, tanggul-tanggul laut sudah mencukupi, tetapi tahun-tahun belakangan ini ternyata bertambah, terjadi banjir, sehingga tanggul perlu ditinggikan.

Karena itu berupa proses, dari tahun ke tahun bertambah buruk. Maka solusi banjir tidak bisa sesaat. Harus dipikirkan dalam jangka panjang. Hal ini ternyata sudah diketahui oleh pemerintah terdahulu. Wah terima kasih, ternyata ada sebagian anggaran pemerintah yang digunakan untuk memikirkan permasalah negeri ini. Tentang hal itu, jelas ahli-ahli dalam negeri yang belum berpengalaman menangani soal ini, tentunya tidak bisa memberi solusi yang cespleng. Menurut penuturan pak Hendry, masalah ini sudah menjadi projek besar dengan melibatkan konsultan luar. Adapun konsultan dalam negeri juga terlihat namanya terpampang di penuturan beliau.

Untuk mengatasi masalah banjir ibukota yang unik, karena diperparah oleh adanya faktor penurunan tanah dan kenaikan muka air laut, maka jika masih tetap mengusahakan ibukota ini masih layak ditinggali, maka banjir harus dicegah atau bahkan dieliminasi.

Menurut pihak konsultan asing (Belanda) yang mengalami juga bahwa daerahnya lebih rendah dari muka air laut, maka satu-satunya cara adalah membuat tanggul, yang tentunya untuk seluas Jakarta akan sangat besar, dan mahal biayanya.

Melihat kontur atau wilayah Jakarta maka diusulkan tanggul tersebut menutup teluk Jakarta sekaligus sebagaimana terlihat pada paparan berikut.

Jadi bisa dibayangkan, bagaimana besarnya tanggul tersebut jika dibangun ditengah laut. Dalam perencanaan pembuatan tanggul raksasa, yang disebut juga Great-wall maka agar kuat dan biaya lebih ekonomis maka tanggul itu dibuat dari pulau-pulau buatan. Ini bisa dibayangkan adegan wayang “Rama tambak”, yaitu menimbun laut.

Biayanya luar biasa besar tentunya.

Nah dalam rangka mengantisipasi biaya yang besar itu. Karena kalau nggak diantisipasi maka tentunya kita, rakyat kecil akan diperas pajaknya, maka tanah-tanah baru hasil pembuatan tambak tanah itu, yang istilah kerennya adalah tanah reklamasi ditawarkan kepihak pengembang.

Ternyata para pengembang itu banyak yang tertarik. Buktinya sudah ada peta pulau dan investornya.

Nah peran pemerintah dalam hal itu adalah mengatur peruntukan, ada prosentasi untuk bisnis (bisa dikembangkan oleh developer) dan ada prosentasi untuk publik. Ini sudah bagus. Nah kehebatan Ahok dalam hal tersebut, selain kewajiban pembagian tanah tersebut, pak Gubernur juga meminta restribusi sebesar 15% ke pengembang. Itu diperlukan agar pak Gubernur bisa mengembangkan atau  membangun jatah publik, kepunyaan rakyat.

Nah si Sanusi, wakil DPRD kita ternyata berkhianat, bermain mata dengan pengembang agar kewajiban pengembang itu bisa dikurangi jadi 5% saja.

Sampai di sini jelas khan, siapa yang berpihak kepada rakyat, si Sanusi yang santun itu atau si Ahok yang galak.

Jadi Ahok itu ngotot adalah demi Ibukota ini agar tetap nyaman ditinggali, dan juga meningkatkan kualitas ibukota ini. Memang adanya perubahan dari laut jadi daratan ada dampak sosialnya. Tetapi dampak positip kedepannya lebih banyak.

Hidup pak Ahok.