Berita tentang DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) di Jakarta tidaklah terlalu bergema, apalagi yang tidak membaca koran. Tetapi tentang hal tersebut ternyata berbeda jika berada di kota Yogyakarta. Karena baru saja mudik, maka tahulah bahwa permasalahan tentang keberadaan Sri Sultan sebagai Gubernur cukup menarik perhatian bagi penduduk kota Jogjakarta. Koran-koran lokal, harian Kedaulatan Rakyat banyak memuat artikel tentang itu, bahkan ada juga spanduk di jalan-jalan di tepi kampung yang intinya “tetap mendukung Sri Sultan atau penerusnya sebagai Gubernur DIY“.
Itu semua ternyata dipicu oleh akan adanya UU baru berkaitan dengan DIY yang akan disyahkan oleh pemerintah. Bahkan juga karena ada pernyataan yang berkesan monarki oleh staf ahli presiden yang ternyata menyinggung perasaan penduduk Jogjakarta. Meskipun ternyata diketahui juga, bahwa staf yang ahli yang menyatakan tersebut ketika SMU-nya atau bahkan sarjananya juga didapat di Jogjakarta. Maksudnya, meskipun pernah di Jogja, ternyata pernyataannya tidak terlihat mendukung atau bahkan ikut mempertanyakan keberadaan Sri Sultan dan DIY.
Sebagai warga jogja, yang merasakan bahwa saat ini yang menjadi prioritas adalah permasalahan ekonomi (harga-harga cenderung naik terus), sehingga tentu saja heran, mengapa masih disibukkan dengan mengotak-atik status istimewa DIY. Apa tidak ada agenda lain yang bermanfaat. Bisa-bisa itu memang disengaja, maksudnya biar dianggap menegakkan demokrasi, sehingga diharapkan laku lagi di pemilu tahun depan, atau bisa juga . . . .
Kesan yang aku rasakan bahwa pemerintah tidak mendukung status Istimewa kota Yogyakarta dan ingin mengotak-atiknya lagi. Persepsi itulah yang menyebabkan aku yang asli jogja merasa ingin melakukan protes. Intinya ingin menyatakan bahwa “tetap mendukung Sri Sultan sebagai Gubernur dan mempertahankan status DIY tersebut“,
Keinginan seperti itu ingin aku nyatakan, tetapi baru hari ini mendapatkan alasan yang tepat mengapa perasaanku bisa seperti itu ada, dan bukan sekedar karena lahir di Jogja sehingga dianggap hanya mempunyai kenangan sentimental. Kenapa ? Karena jawabannya telah dibuat secara gamblang oleh bapak Daud Joesoef yang berupa kesaksian beliau yang merasakan emosi maupun argumentasi sedemikian sehingga dibuatlah keputusan pemerintah tentang DIY tersebut.
Untuk hal tersebut saya sungguh terharu dan secara tulus menyatakan terimakasih, bahwa ternyata yang mendukung jogja adalah pribadi yang bukan kelahiran kota tersebut. Bahwa ternyata Bapak Daoed pada usia yang sudah sepuh tetapi ternyata masih mampu memberi energi dahyat bagi orang-orang untuk tetap yakin bahwa keputusan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah benar adanya.
Energi yang dimaksud adalah artikel bapak Daoed Joesoef yang ditulis di harian Kompas, hari ini. Untuk itu saya akan copy penuh artikel tersebut untuk disimpan di blog ini, sbb:
Satu Kesaksian Pribadi
Oleh Daoed Joesoef
Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan UU No 3 Tahun 1950, yang meliputi daerah Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alaman, bukan atas permintaan Sultan Hamengku Buwono IX maupun warga. Sultan dan warganya mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan RI tanpa pamrih.
Sultan Hamengku Buwono (HB) IX adalah sultan pertama yang mendukung proklamasi kemerdekaan. Kesultanan yang dipimpin merupakan bagian konstitutif NKRI. Hal serupa juga dimaklumatkan Sultan Siak Sri Indrapura (Sumatera Tengah) beberapa hari kemudian.
Kebajikan Sultan Yogya juga ditunjukkan dengan terus melibatkan diri dalam perjuangan menegakkan kedaulatan RI. Di saat-saat krusial, tanpa diminta, Sultan menunjukkan sikap tidak defaitis, misalnya, saat Belanda melakukan aksi militer pertama (Juli-Agustus 47), kedua (19 Desember 48), dan saat PKI memberontak dari Madiun (18 September 48).
Revolusi fisik
Selama revolusi fisik (1946-1949) saya ber-SMA di Yogya, menggabungkan diri pada Tentara Pelajar (TP) Bat. 300. Dalam aksi militer Belanda pertama, pelajar-anggota TP menuju garis depan. Saat berangkat, Sultan—selaku Gubernur Militer—melepas. Sebelumnya, Sultan menerima alamat orangtua anggota TP dari luar Jawa untuk disimpan. Sesudah cease-fire saya kembali ke Yogya, menemui Sultan untuk mengambil alamat orangtua saya, dan alamat orangtua dua teman yang gugur. Saya katakan kepada Sultan, saya sendiri akan mengabarkan berita duka itu bila hubungan pos Jawa-Sumatera sudah pulih karena kami dari Medan.
Dalam aksi militer kedua, Belanda menduduki Yogya. Bung Karno, Hatta, Sjahrir, dan beberapa petinggi lain ditawan, tetapi Sultan tidak. Ketika pimpinan militer Belanda ingin menghadap ke keraton, Sultan menolak. Kalau Belanda nekat masuk keraton, mereka harus melangkahi mayat Sultan lebih dulu. Intelijen Belanda tahu, keraton menjadi tempat bertemu dan berlindung gerilyawan. Dari keraton, Sultan memantau situasi melalui radio.
Setelah tiga kali ditangkap dan ditahan Belanda, saya berhasil lari dan meninggalkan Yogya, apalagi pondokan saya digeledah. Dengan beberapa ”pelajar seberang”, saya menempuh long march ke Jakarta. Yogya tidak lagi memungkinkan perantau mencari nafkah guna membiayai hidup dan sekolah. Sepanjang perjalanan Yogya-Salatiga, penduduk di desa-desa selalu menanyakan keadaan Sultan. Melihat kenyataan ini, kami yakin, seandainya Sultan menyerah dan menerima kedatangan Belanda, saat itu riwayat RI pasti tamat. Minimal, negara tak lagi merdeka, beralih menjadi dominion atau negara boneka.
Selama revolusi fisik, Yogyakarta menjadi ibu kota RI. Saat itu Yogyakarta dipenuhi pengungsi dari berbagai penjuru, pejabat, pegawai sipil, dan militer, laskar perjuangan, warga biasa dan pelajar yang jumlahnya mungkin sama dengan warga asli Yogyakarta. Meski demikian wong Yogya tidak pernah mengeluh jika harus berbagi makanan, fasilitas umum dan ruang, bersedia sama-sama menderita, meneladani sikap rajanya yang tanpa pamrih menawarkan bagian depan keraton, termasuk siti hinggil untuk pendidikan. Pagi untuk SMA, sore hari untuk kuliah mahasiswa Universitas Gadjah Mada.
Manusia idealis
Tanggal 1 Agustus 1973, sepulang dari Paris untuk studi selama sembilan tahun, Bung Hatta mengundang saya ke rumahnya. Pada malam itu, di ruang tamu sudah ada Sultan, yang saat itu menjabat wakil presiden.
Saat itu Bung Hatta menanyai visi saya tentang pendidikan nasional, bukan masalah ekonomi yang juga saya tekuni selama belajar di Sorbonne, Perancis. Pertanyaan itu tak sulit dijawab karena selama studi saya juga menyiapkan konsep pembangunan pendidikan dan kebudayaan serta pembangunan pertahanan dan keamanan nasional. Sultan juga menanyakan konsep pengembangan idealisme, membentuk manusia idealis. Menurut Sultan, kita memerlukan banyak calon pemimpin yang idealis, justru karena Tanah Air kita kaya raya.
Ternyata selain nasionalis, Sultan juga arif, bijak, dan tegas. Ketika dinobatkan sebagai sultan di zaman kolonial (1940), Sultan mengatakan dalam pidato, ”Al ben ik Westers opgevoed, ik ben en blijf Javaan” (meski berpendidikan Barat, saya adalah orang Jawa dan akan tetap Jawa). Saat itu, pernyataan ini dianggap ”revolusioner”.
Sultan juga yang mewakili RI menerima kedaulatan dari Wakil Kerajaan Belanda di Jakarta (Desember 1949). Sultan beberapa kali dipercaya menjabat Menteri Pertahanan setelah penyerahan kedaulatan. Sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia Serikat (1949-1950)—saat keamanan dan ketertiban amat kacau—Sultan berulang kali pulang balik Jakarta-Yogya, menyetir mobil sendiri, tanpa ajudan atau voorrijder. Dalam salah satu perjalanannya, Sultan pernah memboncengkan perempuan tua yang terseok-seok menggendong dagangannya hingga depan Pasar Beringharjo. Sultan tak mengungkap jati dirinya.
Keistimewaan Yogyakarta
Sesudah Belanda angkat kaki, para pejuang yang selamat sepakat, negara-bangsa memberikan pengakuan yang tulus atas sikap patriotik Sultan dan warga Yogya di masa perjuangan. Pengakuan ini berupa pemberian status keistimewaan bagi daerah Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alaman. Keistimewaan DIY memang dikaitkan kedudukan Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman. Artinya, secara implisit, siapa pun yang menjadi sultan dan paku alam, jabatan gubernur dan wakil gubernur adalah melekat.
Jadi, aneh jika generasi reformis kini justru meragukan kebenaran hakikat pertimbangan para tokoh pejuang 45 dalam memutuskan keistimewaan DIY. Itu tidak hanya kebenaran thok, tetapi kebenaran bernilai sejarah perjuangan, bukan untuk mengukuhkan monarki absolut di Yogya. Meski di bawah raja, pemerintahan daerah ini berjalan demokratis.
Jangan anggap para tokoh tidak tahu soal ketatanegaraan. Mereka tidak kalah terdidik, tidak kurang cerdas dan patriotik daripada para tokoh reformis sekarang. Maka hargailah keputusan mereka. Alih- alih mempertanyakan, sekali lagi tegaskan secara positif keputusan itu. Yang dipertaruhkan bukan hanya martabat Sultan dan Paku Alam dan seluruh warga, tetapi juga intellectual dignity dan political credibility dari pejuang kemerdekaan 45 yang telah memutuskan itu.
Pembentukan DIY bukan hanya masalah hukum dan UU. Ia adalah keputusan bersejarah yang jelas rasionale-nya dalam perjalanan sejarah. Kalaupun pembentukan itu hendak dijadikan masalah hukum/ UU, sebagai produk buatan manusia, ia harus dibuat bersendikan tidak hanya akal, tetapi juga akal budi dan kearifan. Hanya orang yang berbudi yang dapat menghargai budi luhur orang lain.
Daoed Joesoef
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Pembangunan III (1978-1983);
Alumnus Universite Pluridisciplinaires Pantheon-Sorbonne
The Work of Wiryanto Dewobroto 
Walau hanya tinggal di jogja selama lima tahun, tapi kota jogja dan keramahan warganya tetap melekat di hati dan sepertinya saya akan terus merindukan suasanannya.
Jika ternyata ada yang meragukan tentang keistimewaan pemerintahan di jogja saya juga heran karena selama ini warga DIY tetap menghormati dan bangga dipimpin oleh Sultannya, apa perlu diragukan…..?
SukaSuka
Status Daerah Istimewa Yogyakarta gak perlu diutak-atik. Tetapi yang jadi masalah adalah, sang sultan sendiri berniat untuk melepaskan kekuasaannya sebagai gubernur.
SukaSuka
Ya beginilah Indonesia saat ini, banyak bermunculan pahlawan kesiangan yang sibuk untuk mencari kekuasaan yang ujung-ujungnya menyengsarakan rakyat….
SukaSuka
Bangsa ini sudah kehilangan jati dirinya,adanya sekarang karena adanya sejarah masa lalu. Biarkan masyarakat Yogya yang menentukan nasibnya sendiri.Orang pusat ndak perlu ikut mikirin Yogya, masalah bangsa masih banyak mbok yang lainya sajalah!
SukaSuka
saya termasuk bukan orang yogya dan gembar-gembor yogya ga terlalu rame di kota saya sama seperti di jakarta.
cuma sebagai warga indonesia yang saya pikirkan bahwa keistimewaan yogya sebaiknya tidak melebihi keistimewaan aceh, jakarta ataupun papua, karena itu sebagai simbol demokrasi pilkada sebaiknya ada. jangan terkesan ada kerajaan yg memiliki kekuasaan lebih dari pemerintah NKRI di yogya. klo seandainya rakyat yogya tidak menghendaki hal tersebut dan menginginkan referendum, maka saya akan mendukung hal tersebut, sebagai pelopor buat daerah2 lain di Indonesia.
tp tetap lebih baik setiap daerah di Indonesia diperlakukan sama, jangan ada daerah yang terlalu istimewa.
ini pemikiran dari generasi bawah yang tidak mengalami peperangan memperjuangkan kemerdekaan.. jd harap maklum klo yang senior tidak setuju.
SukaSuka
Atas nama demokrasi, hakikat sering dimanipulasi.
Bacalah ide dasar demokrasi yang digagas filsufnya: demokrasi memang sistem pemerintahan terbaik, tetapi sekaligus terlemah dan berpotensi korup. Sebab demokrasi mementingkan suara terbanyak: siapa yang kuat dia yang kuasa. Ini hukum rimba yang diperhalus. Anda banyak uang, ‘belilah suara’ dan anda akan berkuasa. Anda kepala gang preman, paksalah orang-orang memilih Anda, dan Anda akan berkuasa.
Kita hanya menjadi pengikut buta kehendak negara-negara barat (khususnya AS) dalam hal demokrasi. Mengapa AS selalu menjadikan demokrasi sebagai tokok ukur kualitas pemerintahan suatu negara, karena dialah negara terkuat. Dalam demokrasi, pihak yang kuat (dalam hal apa pun) akan selalu menang. Terbukti kan ?
Dengan kekuatan ekonominya, AS mendominasi dunia, dengan kekuatan teknologi perangnya AS menjajah dunia, dan lain-lain. Tapi coba kaji: apakah demokrasi ala AS menghasilkan kearifan ala Kerajaan Yogjakarta ?
Kalau Anda terseret pada arus propaganda AS soal demokrasi, sama saja Anda terseret dengan propaganda-propaganda lainnya dari AS: HAM, teroriste, dll. Apakah AS menunjung tinggi kearifan kemanusiaan ?
Ini bukan berarti saya antidemokrasi, tetapi ingat bahwa demokrasi bukan satu-satunya sistem yang suci sehingga Anda bisa menjadikannya dalil untuk mengalahkan kearifan. Terbukti kan bahwa demokrasi di Amerika ‘sukses’ menggolkan resolusi untuk menggempur Irak ? Demokrasi di AS pula yang selalu mulus membungkam perjuangan hak azasi di Palestina dan sebaliknya memuluskan jalan para perampok Israel.
SukaSuka
Ping-balik: Istimewa Yogyakarta | The works of Wiryanto Dewobroto